KONFLIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI DESA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN - Yunin dyawati; Eva Lidya; Yusna ini; Rohim Pahrozi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)
Within the coastal communities, a conflict is one of a popular feature of society that we can easily found. This research discusses and dig about the factors of conflict and how the fisherman resolve the conflict. This research employs a qualitative procedurs. Data collection methode used for this research are: participant observation, in-depth interviews, literature and documentation study. Data analysis was conducted by appliying some steps, such as: identification, classification, interpretation and conclusions. The result indicates that social conflict is in part caused by the catching fish methods that are not mutually beneficial, overlapping the areas, destruction of a catch and other misbehavior attitudes, especially teenager. On conflict resolution in Sungsang village, it various parties also involved. If it is solved by deliberation consensus interpersonal, so it will continue with mediation by the village government. If it is not solved, it can be continues to the authorities department and even to the police.Dalam masyarakat pesisir, konflik adalah salah satu gejala sosial yang sering kita jumpai di sekitaran daerah mayoritas nelayan. Penelitian ini membahas dan menggali tentang konflik apa saja yang terjadi dan bagaimana masyarakat nelayan itu menyelesaikan konflik yang ada. Kemudian siapa saja berperan dalam penyelesaian konflik itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi langsung ke lapangan, wawancara mendalam, kajian literatur dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan langkah-langkah antara lain: identifikasi, klasifikasi, interpretasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara lain konflik karena penggunaan alat tangkap yang merugikan, tumpang tindih lokasi penangkapan, pengrusakan alat tangkap dan kenakalan remaja. Penyelesaian konflik melibatkan berbagai pihak. Jika secara musyawarah mufakat tidak bisa menyelesaikan masalah, maka akan dilanjutkan dengan mediasi oleh pihak pemerintah desa. Langkah selanjutnya yang ditempuh jika mediasi tidak berhasil maka berlanjut ke pihak berwenang seperti dinas terkait dan bahkan kepolisian.