RESPON MASYARAKAT ACEH TERHADAP ATURAN DAN IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM PASCA TSUNAMI - Siti Ikramatoun (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
2004 Indian ocean earthquake and tsunami changed Aceh society significantly in particular political, social and culture system. Just before the tsunami hit Aceh, Islamic law was vigorously implemented by the Govermentof Aceh. After the tsunami, the dynamic of Islamic law in Aceh changed. The aim of this research is to envisage Banda Aceh city residents’ response of Islamic law rule and implementation after 2004 Indian ocean earth quake and tsunami. Data were collected qualitatively by applying observation and interiew method. Participants of this research were sellected purposively. The results showed that the new leadership post-tsunami Aceh gives the impression of anelitist that caused various negative reactions and responses from the public. Most people think that the new administration is less concerned and lessserious in implementing Islamic law holistically. A pragmatic attitude towards the rules of Islamic law emerged in some communities, especially the younger generation. Therefore, for some open-minded and crtical people, the implemen tation of Islamic law is seen deteriorating as Islamic law is often only becomes an attribute and a tool of legitimacy to the ruling elite. Therefore, it is necessary to revitalize Islamic law at both the elite and the people level, for example by doing a cultural movement. This movement aims to rebuild the spirit enforce Sharia Law which are cultural, not a political and elitist.Key words : Islam Sharia, elite and society responsePeristiwa tsunami merupakan momentum besar bagi perubahan masyarakat Aceh. Tsunami disebut sebagai cikal bakal per damaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI). Dalam per janjian damai disepakati bahwa anggota GAM diberi kan kebebasan menjadi warga sipil kembali, artinya GAM diberikan hak politik penuh sebagai warga Negara Indonesia. Kesepakatan damai juga memberikan ruang bagi anggota GAM untuk berpartisipasi dalam politik praktis. Hal itu terbukti dengan peralihan kepemimpinan pasca Tsunami ke tangan mantan anggota GAM. Perubahan kepemimpinan dan sistem politik ini membawa pengaruh pada dinamika penerapan syariat Islam yang baru disahkan menjadi peraturan daerah Aceh beberapa tahun sebelum Tsunami. Implementasi syariat Islam sesaat sebelum Tsunami sedang sangat gencar diterapkan oleh pemerintah, sehingga perubahan sistem politik ber dampak pada dinamika sosial budaya masyarakat Aceh. Kepemimpinan Aceh yang baru pasca Tsunami memberikan kesan elitis, yang kemudian menimbulkan berbagai reaksi dan respon dari masyarakat. Sebagian masya rakat menganggap pemerintahan yang baru kurang peduli dan kurang serius dalam menerapkan syariat Islam secara kaffah. Sikap pragmatis terhadap perda syariat Islam muncul di sebagian masyarakat, terutama generasi mud, sehingga bagi sebagian kelompok masyarakat yang kritis, menganggap bahwa implementasi syariat Islam semakin merosot. Syariat Islam sering kali hanya menjadi atribut dan alat legitimasi bagi elit yang berkuasa, bahkan terkesan dipolitisasi. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi syariat Islam baik di tingkat elit maupun masyarakat.Gerakan kultural merupakan salah satu alternatif yang perlu dibentuk untuk membangun kembali semangat menjalankan syariat Islam yang bersifat kultural, bukan politis dan elitis