IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS OPEN GOVERNMENT DI PROVINSI JAMBI : IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS OPEN GOVERNMENT DI PROVINSI JAMBI - Cholillah Suci Pratiwi (Balitbangda Provinsi Jambi, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan egovernment dalam pemerintahannya dengan memanfaatkan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi pada seluruh situs/website resmi Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi untuk mendapatkan data-data yang bersifat primer. Saat ini instansi pemerintah di Provinsi Jambi sudah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Jambi masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya, implementasi e-government di Provinsi Jambi baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-government, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama terletak pada kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelaku dan bukannya teknologi pendukung e-government. Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutup jalan ke arah demokratisasi yang sempurna. Maka untuk meningkatkan pengelolaan e-government pemerintah Provinsi Jambi harus meningkatkan sumber daya manusia, merubah kultur atau budaya kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pengembangan e-government. Hakekat tujuan diterapkannya e-goverment adalah agar pemerintah dapat menerapkan suatu praktik yang disebut sebagai good governance berupa suatu kontrak sosial yang menuntut demokratisasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan. Jika pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen melakukan hal ini secara serius, maka akan menunjang optimalisasi e-government sebagai bentuk tercapainya open government di Provinsi Jambi.