ANALISIS KEBIJAKAN MERGER SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KERINCI (Feasibility Study) - M. Rialdi Syaputra (Balitbangda Provinsi Jambi, 2020)
Kondisi saat , ada sekitar 15 Sekolah Dasar di Kabupaten Kerinci direncanakan akan di merger oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan. Langkah tersebut dilakukan sabagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Kerinci. Karena Belasan sekolah itu dinilai tidak memenuhi Standart Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan dari perencanaan kebijakan Pendidikan melalui Merger Sekolah Dasar di Kabupaten Kerinci. Manfaat penelitian melalui feasibility and Policy Analysis (Analisis kebijakan dan Kelayakan) akan ditemukan permasalahan dan sejauh mana alternatif kebijakan yang diusulkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memutuskan kebijakan merger pada sekolah-sekolah yang direncanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan Sequential Explanatory Design of mixed method.Hasil penelitian menunjukan temuan kuantitatif dengan cross-sectional study menjelaskan bahwa (1) Administrative Operability tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Sucessful Policy Implementation. Hasil nilai t statistik adalah 0.528 = 1,96. (2) Economic & Financial Feasibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sucessful Policy Implementation. Hasil nilai t statistik adalah 10.693 = 1,96. (3) Political Feasibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sucessful Policy Implementation. Hasil nilai t statistik adalah 3.906 = 1,96. dan (4) Technical Feasibility tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Sucessful Policy Implementation. Hasil nilai t statistik adalah 1.016 = 1,96. Kesimpulannya H4 ditolak. Konsekuensinya diperoleh bahwa Economic & Financial Feasibility dan Political Feasibility memiliki pengaruh paling kuat terhadap keberhasilan penerapan kebijakan merger SD di Kabupaten Kerinci. Wawancara dengan skateholders terkait di peroleh hasil temuan bahwa terdapat tujuh tema baru yang muncul yaitu (1) Masalah pada sertifikasi guru khususnya terkait jam mengajar dan kelas, (2) Masalah pada guru honorer, (3) Efek dan dampak kebijakan ini akan tidak seimbang dari kepala sekolah dan kepentingan desa, (4) Masyarakat Desa Mempersepsikan susah mendirikan sekolah dan mudah untuk menghapus sekolah, (5) Belum ada persamaan persepsi tentang kebijakan merger SD, (6) Proses penyesuaian diri guru-guru dari sekolah yang dihapuskan (7) Terjadi Penumpukkan guru. Dari tujuh tema tersebut frekuensi pernyataan yang sering muncul memiliki relevansi yang kuat dengan dua domain penilaian kelayakan kebijakan yaitu Economic & Financial Feasibility dan Political Feasibility. Kata Kunci : Merger, Sekolah Dasar, Studi Kelayakan