TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH LIBYA TERHADAP SERANGAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA TAHUN 2012 - Mohamad Firdaus Kurnia (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tinjauan tentang seranganÂ terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya tahun 2012. PilihanÂ tema tersebut dilatarbelakangi Perkembangan sejarah manusia telah membuktikanÂ bahwa hubungan antar negara tidak mungkin dihindari dan merupakan sebuahÂ keharusan bahkan sering kali menimbulkan konflik.Seiring dalamÂ perkembangannya, kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu meningkatnyaÂ pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional,Â terutama yang berkenaan dengan aturan perlindungan pejabat diplomat. PadaÂ pertengahan tahun 2012 yakni mengenai insiden pengeboman yang dilakukanÂ melalui serangan roket terhadap kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS)Â untuk Libya, tepatnya di Kota Benghazi, pada tanggal 11 september 2012 .Â Serangan tersebut mengakibatkan Duta Besar dan tiga staf kedutaan tewas.Â karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana tanggung jawabÂ pemerintah Libya atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat yang ada diÂ Benghazi Libya berdasarkan hukum internasional? (2) Apa upaya yang bisaÂ ditempuh Amerika Serikat untuk meminta tanggung jawab pemerintah Libya atasÂ tewasnya Duta besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya?Â Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative, denganÂ pendekatan â€œstatute approachâ€, yaitu dengan pendekatan melalui peraturanÂ perundang-undangan serta perjanjian internasional. Penulis juga menggunakanÂ pendekatan â€œcase approachâ€, yaitu pendekatan dengan menganalisa kasus yangÂ berhubungan langsung dengan judul penelitian ini.Â Â Pemerintah Libya wajib bertanggung jawab atas insiden tersebut karenaÂ memenuhi dua unsur tanggung jawab negara di antaranya ada perbuatan atauÂ kelalaian (act or omission) yang dapat dipertautkan (imputable) kepada suatuÂ negara, dan perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadapÂ suatu kewajiban internasional. Pemerintah Libya selaku negara penerima wajibÂ bertanggung jawab berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2). SebagaiÂ pihak yang dirugikan, Amerika Serikat dapat meminta tanggung jawabÂ pemerintah Libya dengan jalan penyelesaian secara diplomatik yaitu negoisasi,Â mengingat keuntungan penyelesaian secara negoisasi ini mampu diukur dariÂ segala aspek.Â Kata kunci : Tanggung jawab pemerintah pemerintah Libya terhadap seranganÂ Kedutaan Besar, di Benghazi Libya