PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG BERKUALITAS PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (Studi di Kabupaten Gresik) - Tri Eva Oktaviani (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
Berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tidak dibuat terang tentang peraturan desa,Â tetapi undang-undang ini menyebutkan bahwa pedoman penyusunan peraturanÂ daerah kabupaten/ kota baik regeling atau beshicking berlaku secara mutatisÂ mutandis, sehingga pedoman penyusunan peraturan desa juga berlaku secaraÂ mutatis mutandis. Undang-undang diatas telah terjadi perubahan dari peraturanÂ sebelumnya, sehingga berdampak pada pedoman penyusunan peraturan desa.Â Oleh karena itu, kajian Penulis tentang pelaksanaan pembentukan peraturan desaÂ yang menganalisis kesesuaian pelaksanaan pembentukan Perdes saat ini denganÂ Peraturan Perundang-udangan yang berlaku saat ini yakni UU No. 12 TahunÂ 2011, Permendagri No. 29 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, PerdaÂ Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009, selain itu kualitas peraturan desa saat iniÂ berdasarkan parameter penilaian meliputi kejelasan tujuan, lembaga tepat,Â kesesuaian jenis dan hierarki serta materi muatan, dapat dilaksanan atau tidak,Â kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Kajian Penulis juga tentang hambatan yangÂ dialami oleh pemerintahan desa, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desaÂ dan Pemerintah Kabupaten Gresik, sehingga Penulis dapat menulis strategi dalamÂ membentuk peraturan desa yang berkualitas. Studi skripsi ini dilakukan diÂ Kabupaten Gresik, sebab memiliki ragam potensi desa mulai dari wisata,Â pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan industri rumahÂ tangga, kawasan industri, dan lainya. Masyarakat desanya terdapat desa yangÂ memegang teguh adat istiadat, ada juga yang semi modern, desa yang masihÂ memegang prinsip â€œduduk sama rendah, berdiri sama tinggiâ€.Kata kunci: Proses Pembentukan dan kualitas peraturan desa, strategi membentukÂ Â peraturan desa berkualitas