PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DI KABUPATEN LUMAJANG (Studi di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang) - Ratno Andry Wardhana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan wewenang urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah harus diikut dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya secara adil. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu pelimpahan wewenang yang paling penting adalah pelimpahan kewenangan dalam urusan keuangan daerah, dalam hal ini adalah perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan tersebut melalui dana perimbangan bertujuan mengatur pemerataan keuangan antar daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana perimbangan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dikaji dalam rangka perimbangan keuangan. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, serta metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa dalam pelaksaan dana perimbangan tersebut ada permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana perimbangan, serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dari pemerintah daerah.Kata Kunci : Pengelolaan, Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, Dana Perimbangan.