KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN TRANSAKSI MATERIAL PADA PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA OLEH PT SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk. (Studi Kas - Syahrial Yahya (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai kewenangan dalam pembinaan,Â pengaturan, dan pengawasan setiap Pihak yang melakukan kegiatan di PasarÂ Modal berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.Â Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan pasar modal, Bapepam membuatÂ Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan KegiatanÂ Usaha Utama. Pada tanggal 28 April 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telahÂ menjatuhkan penetapan No. 38/ Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel terhadap pemeriksaan PT.Â Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Penetapan tersebut diperkuat dalam PutusanÂ Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 pada tanggal 12 September 2012. PadaÂ salah satu permohonan yang diajukan adalah pemeriksaan terhadap tindakanÂ direksi yang melakukan pembelian Zero Coupond Bond dari PT SumalindoÂ Hutani Jaya belum mendapatkan persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham.Â Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar ModalÂ No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan, menganalisis, danÂ menginterpretasikan kewenangan Bapepam dalam pemeriksaan terhadapÂ pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan PerubahanÂ Kegiatan Usaha Utama.Â Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan adalah perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach)Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan Bapepam terhadap pemeriksaanÂ diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,Â Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yangÂ diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-UndangÂ Pasar Modal dan atau peraturan pelaksananya.Penetapan pemeriksaan PTÂ Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sudah tepat, tetapi mengabaikan ketentuan padaÂ Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan, tentangÂ permohonan pemeriksaan perseroan, tidak menutup kemungkinan peraturanÂ perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Akibat hukumÂ terhadap transaksi material tanpa persetujuan RUPS tetap sah dan mengikat tetapiÂ dengan syarat sepanjang pihak lain itu â€œberiktikad baikâ€. Berarti pihak lain itu,Â harus mampu membuktikan dia benar-benar beriktikad baik dalam transaksiÂ tersebut. Jika dia tidak mampu membuktikan iktikad baiknya, dan ternyataÂ transaksi itu menimbulkan kerugian kepada perseroan, maka transaksi itu batalÂ demi hukum (van rechtswege nietig, ipso jure null and void).Â Kata Kunci: Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal, Pemeriksaan, danÂ Transaksi Material.Â