EFEKTIFITAS PELAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DI KOTA MADIUN PASCA-REFORMASI BIROKRASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PERGUDANGAN - Fitria Dian Chasanah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
ABSTRAKFITRIA DIAN CHASANAH, Hukum Administrasi Negara, Fakultas HukumUniversitas Brawijaya, Januari 2013, Efektifitas Pelayanan Penerbitan Izin UsahaIndustri Di Kota Madiun Pasca-Reformasi Birokrasi Berdasarkan PeraturanDaerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin UsahaIndustri, Perdagangan Dan Pergudangan, Dr. Istislam, SH.M.Hum, Dr. ShintaHadiyantina, SH.MH,Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan terhadap masyarakat. Penelitian ini difokuskan sampai sejauhmana terlaksananya efektifitas pelayanan penerbitan izin usaha industrydi kota Madiun pasca reformasi birokrasi. Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto. Teori Soerjono Soekanto dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima indikator, yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegakhukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang dianalisa secara yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilalukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, studi pustaka, studi lapangan dan observasi non partisipan. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun dengan menggunakan teknik sampling purposive.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kota Madiun sudah cukup efektif, namun masih tedapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun yaitu komunikasi antara aparatur denganmasyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena kurangnya sosialisasi bahwa prosedur penerbitan izin yang telah dilakukan oleh masyarakat merupakan adaptasi dari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 sebagai dasar hukum. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang ahli untuk mempergunakan sarana teknologi yang tersedia guna menunjang terlaksananya efektifitas pelayanan penerbitan izin usaha industri di Kota Madiun. Menghadapi permasalahan tersebut, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun dengan dinas terkait seharusnya melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat, mencari dan menyaring tenaga ahli yang dapat menggunakan sarana teknologi khususnya di bidang komputerisasi.Kata Kunci: efektifitas, pelayanan, penerbitan