TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PELEPASAN TANAH NEGARA KEPADA ORANG YANG MENGUASAI (Studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang) - Grizelda Grizelda (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
ABSTRAKDalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Tinjauan Atas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pelepasan Tanah Negara Kepada Orang Yang Menguasai. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kota malang namun ketersediaan tanah sebagai tempat tinggal semakin menipis. Mengingat hal tersebut, masyarakatpun mulai memanfaatkan tanah-tanah kosong milik pemerintah yang sudah lama tidak didayagunakan. Hal ini sudah berlangsung lama dan terus-menerus, sehingga timbul perasaan khawatir dari masyarakat jika sewaktu-waktu tanah yang didayagunakan oleh masyarakat tersebut akan digunakan dan diambil kembali oleh pemerintah. Oleh karena itu, sejak jaman orde baru banyak sekali masyarakat Kota Malang yang melakukan permohonan pelepasan aset tanah negara. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kebijakan tersebut tidak lagi berjalan dengan optimal, mengingat pelepasan aset untuk saat ini memerlukan persetujuan DPRD Kota Malang.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Tanah Negara.