IMPLEMENTASI OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM DALAM ADMINISTRASI PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang) - Bobby Tri Setiawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
Universitas sebagai salah satu lembaga pendidikan tentunya memiliki berbagai macam sistem dalam menjalankan kegiatannya, termasuk salah satunya adalah sistem administrasi keuangan yang bersumber dari Hukum Administrasi Negara dalam hal peraturan - peraturan hukum yang mengatur berjalannya sistem administrasi keuangan tersebut, dimana hal tersebut adalah penghubung antara negara, penyelenggara pendidikan dan peserta didik di dalam melaksanakan masing - masing hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai bagian dari kelembagaan pendidikan, universitas memiliki beberapa fakultas dan program studi yang berada dibawahnya, dimana fakultas dan program studi tersebut memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan kebijakan - kebijakannya sesuai garis aturan dan kriteria yang secara umum diberikan oleh universitas. Salah satu kebijakan yang dilakukan secara independen oleh fakultas adalah dalam hal administrasi biaya pendidikan yang penarikannya diberlakukan dengan cara official assessment system.Hasil yang didapat dari penelitian adalah, bahwa penerapan administrasi pembayaran biaya pendidikan adalah sudah sesuai dengan aturan - aturan yang berlaku dalam pelaksanannya,Â namun ada beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat penerapan official assessment system dalam penarikan biaya pendidikan tersebut, diantaranya adalah kebijakan mengenai adanya penundaan pembayaran, namun hal tersebut dapat diatasi dengan komitmen yang harus dijalankan oleh pihak fakultas dan mahasiswa.Harapan dari penelitian mengenai official assessment system ini adalah agar dapat ditinjau secara lebih mendalam mengenai penerapan suatu sistem penarikan biaya pendidikan, sehingga penerapan sistem tersebut dapat berjalan serta dapat dilakukan pengawasan agar sesuai aturan - aturan dan rule yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.