POSITIVE LEGISLATURE MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA - Fitria Esfandiari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Abstract In a judicial review, Constitutional Court normatively perform merely only as a negative legislator which is only to invalidate or abolish the norms. Nowadays, the facts show that Constitutional Court in some cases not only invalidate the norm, but also has made verdicts that is forming a law. This study aimed, to identify and analyze more deeply whether the Constitutional Court has made ​​a positive function of legislature through its decisions. To analyze the various legal implications arising from the decision of the Constitutional Court which makes the new norm, and how to realize it. This is normative research with case approach, the conceptual approach and the statute approach. Decisions that can be categorized as positive legislature are Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, No. 102 / PUU-VII / 2009, and No. 110-111-112-113 / PUU-VII / 2009. Those Constitutional Court verdicts that contain positive legislature are considered as a part of progressive law enforcement. Those verdicts were made based on legal, philosophical, and sociological consideration which can not be separated from law interpretation. Law can not be seen only from its textual view, but we also have to live up the benefits from its contextual view. Key words: constitutional court, negative legislator, positive legislator Abstrak Secara normatif kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hanya sebatas sebagai negative legislator yaitu penghapus atau pembatal norma. Kenyataan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara membuat putusan yang tidak hanya membatalkan norma, namun lebih merumuskan norma. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi membuat positive legislature melalui putusan-putusannya. Untuk menganalisa berbagai implikasi hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma baru serta bagaimana mewujudkannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan kasus pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Putusan yang dapat dikategorikan bersifat positive legislature yaitu Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/. Putusan MK yang mengandung positive legislature tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum progresif. Dibuatnya putusan yang bersifat mengatur tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang-undang belaka melainkan menghidupkan kemaslahatan dalam kontektualitasnya. Kata kunci: mahkamah konstitusi, negative legislature, positive legislature