KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) UNTUK MELINDUNGI HAK MILIK ATAS TANAH DALAM RANGKA MENUNJANG SEKTOR PARIWISATA - I Gede Abdhi Prabawa (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2013)
AbstrakBerkembangnya pembangunan sektor pariwisata di Indonesia, Hal ini menyebabkan banyaknya pemodal baik asing maupun pribumi untukÂ berinvestasi di bidang pariwisata. Pembangunan sarana prasarana seperti hotel, villa, apartemen dan restoran menyebabkan lahan-lahan pertanahan yang semula dikuasai oleh masyarakat mulai berpindah tangan kepada para pemodal, ini membuat masyarakat tidak memiliki lagi tanah-tanahnya di tempat â€“ tempat yang strategis. Maka dari itu diperlukan model perjanjian yang baru seperti perjanjian Build operate and transfer agar masyarakat tidak kehilangan tanah hak milik mereka. Dalam tiap-tiap tahap, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, dan biasanya bervariasi menurut sifat bangunan komersial yang dibangun. Namun hal yang pasti, dalam tahap transfer (penyerahan), pihak investor wajib menyerahkan kembali tanah beserta bangunan komersial diatasnya kepada pemilik tanah. Kedudukan perjanjian BOT dalam sistem hukum perjanjian 1 Mahasiswa Fakultas Hukum; Program Studi Magister Kenotariatan 2 Pembimbing Pertama; Hukm Perdata 3 Pembimbing Kedua; Hukum Tata Negara 2 Indonesia terletak pada bagian perjanjian tidak bernama, yaitu dalam hal perjanjian campuran antara perjanjian bernama dan tidak bernama. Dalam praktik perjanjian BOT juga sering menimbulkan problematika hukum yang cukup pelik. Disatu sisi pemanfaatan instrumen hukum perdata ini penting artinya bagi para pihak untuk menentukan kedudukannya dalam menyelesaikan masalah nya.