INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN - Irhamni Zainal (Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, 2019)
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, yang dimulai dengan munculnya ilmu pemerintahan klasik, sampai dengan munculnya ilmu pemerintahan baru dan ilmu pemerintahan kontemporer. Dalam pelaksanaan pemerintahan, terdapat gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan, yang merupakan intisari dari pemerintahan itu sendiri. Gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan. Tindakan pemerintahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan atau individu pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sedangkan peristiwa pemerintahan adalah sesuatu tentang aktifitas resmi pemerintahan, yang dapat juga terdiri dari satu atau berbagai tindakan pemerintahan, yang kemudian terangkai menjadi satu kesatuan, yang tercatat runtut dalam dokumen sehingga menjadi suatu catatan sejarah. Intinya adalah, bahwa seluruh gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan dan ketertiban umum, dan kesejahteraan serta kebahagian masyarakat. Selanjutnya, dalam tindakan dan peristiwa pemerintahan, dapat ditemui bahwa terdapat hal-hal yang bersifat dan dapat dikategorikan sebagai intelijen, baik intelijen sebagai informasi, sebagai produk administrasi, maupun sebagai kegiatan. Secara umum, terdapat banyak fakta empirik di lapangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ternyata mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai intelijen (sebagai informasi, produk administrasi maupun kegiatan). Sebagai contoh adalah, kebutuhan akan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan akan informasi, data, fakta dan bahan keterangan, merupakan suatu keniscayaan dan suatu keharusan, dalam suatu proses pengambilan keputusan dan penentuan suatu kebijakan, dalam rangka mencapai keberhasilan. Dalam praktek pemerintahan, kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan, sudah selayaknya harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan kredibel, yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta sedapat mungkin bermanfaat bagi rakyat, serta mendapatkan dukungan dari rakyat maupun pelaku pembangunan lainnya. Dengan kata lain, bahwa informasi, data, fakta dan bahan keterangan, memegang peranan penting dalam suatu proses pembuatan kebijakan publik dan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara garis besar, informasi, data, fakta dan bahan keterangan, sesungguhnya merupakan unsur utama dari intelijen. Hal ini berarti, terdapat unsur intelijen, dalam penentuan kebijakan publik maupun dalam proses memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tulisan ini merupakan suatu langkah awal dan upaya bagi pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam upaya pengembangan cabang baru dari ilmu pemerintahan yaitu Intelijen Pemerintahan. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi praktek pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, terutama dalam implementasi pelaksanaan tugas kewaspadaan dini dan kesatuan bangsa dan politik. Penulis juga menyadari bahwa dalam tulisan ini, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu, penulis berharap adanya koreksi, masukan dan saran untuk lebih mematangkan dan memperkuat isi dari buku ini. Kata kunci: intelijen, pemerintahan, ilmu pemerintahan