PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM POSITIF DI HONG KONG TERHADAP HAK-HAK DASAR PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA INDONESIA YANG BEKERJA DI HONG KONG - Kemas Rachjuanda P. (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Kemas Rachjuanda Prahwira, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, Perlindungan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Positif di Hong Kong Terhadap Hak-Hak Dasar Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia yang Bekerja di Hong Kong, Umu Hilmy, SH.,M. S ; Rachmad Budiono, SH., M H.Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Positif di Hong Kong Terhadap Hak-Hak Dasar Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia Indonesia yang Bekerja di Hong Kong. Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena Hong Kong merupakan salah satu tempat yang sering menjadi kawasan penempatan TKI, sedikitnya kasus terhadap ketenagakerjaan yang terjadi di kawasan Hong Kong membuat penulis ingin meneliti mengenai hukum yang berlaku di sana terhadap perlindungan hak-hak dasar TKI terutama mereka yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT).Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melakukan komparasi terhadap hukum positif yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai PLRT di kawasan Hong Kong bedasarkan hokum yang ada di Indonesia maupun Hong Kong.Bedasarkan hasil penelitian, disimpulkan Pemerintah Indonesia dan Hong Kong memiliki upaya tinggi untuk melindungi tenaga kerja mereka, pemerintah Indonesia dengan peraturan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terlihat cukup baik dalam upaya melindungi hak-hak TKI di luar negeri. Meskipun sebenarnya di Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang tentang perlindungan hukum untuk PLRT. Sementara Hong Kong terlihat cukup serius dalamÂ memberikan perlindungan terhadap PLRT asing di kawasan mereka. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya hak-hak PLRT asing yang diberikan, bahkan bisa dikatakan perlindungan hak PLRT asing di Hong Kong hampir sama dengan perlindungan hak untuk pekerja formal, mulai dari pengupahan yang menggunakan standart upah minimum, perlindungan terhadap PLRT yang sakit, perlindungan terhadap pekerja yang hamil dan pemberian hari libur bagi mereka. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya perlindungan hukum terhadap calon TKI/TKI yang ingin bekerja sebagai PLRT asing di Hong Kong sudah bisa mendapatkan perlindungan yang baik. Bahkan untuk peraturan UU 39 Tahun 2004 juga berperan dengan cukup baik, meskipun pada perbandingan ini dapat dilihat, bahwa UU tersebut hanya sebagai tameng pelengkap, karena bisa terlihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Employment Ordinance (EO) tampak lebih unggul disbanding dengan UU 39 Tahun 2004.