Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur) - Ramya Atyanta; Rosi di (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2012)
Tujuan penelitian adalah menganalisis dan memberikan diskripsi hal-hal yang menyebabkan pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010 Kabupaten X di Jawa Timur. Laporan hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Kabupaten X di Jawa Timur, menunjukkan bahwa Kabupaten X belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga tahun 2010. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan opini dari BPK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan riset dokumen kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini WDP dari BPK yang diberikan kepada LKPD Kabupaten X disebabkan adanya temuan kasus Ketidakefektifan SPI dengan temuan tertingi yaitu, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku ditemukan kasus kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi dan ketidakefektifan. Ditemukan lima kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD Kabupaten X dengan SAP, yaitu ketidaksesuaian dengan PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran dan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap. Penyebab Kabupaten X belum memperoleh opini WTP adalah lemahnya kualitas SDM yang menjalankan siklus keuangan daerah dan mutasi yang sering dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Tidak tertibnya SKPD dan SKPKD dalam penatausahaan Keuangan Daerah. Rekomendasi tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti. Kata kunci : Analisis Opini BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah