KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK KOMUNAL SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA - Safrin Salam (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
Abstract: The existence of communal rights certificates to ensure legal certainty over customary land tenure by indigenous peoples is agrarian reform through progressive legal breakthrough. But in its development where the certificate of communal rights still need to be revised and adapted the principles of agrarian reform by attention to the rules contained in Law No. 5 of 1960 as the fundamental rules of the land. Communal rights should be conceived as a concept of property rights is not only public but also private nature Abstrak: Keberadaan sertifikat hak komunal untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat merupakan sebuah reforma agraria melalui terobosan hukum yang progresif. Namun dalam perkembangannya keberadaan sertifikat hak komunal masih perlu direvisi dan disesuaikan prinsip-prinsip pembaruan agrarian dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebagai induk dari aturan pertanahan. Hak komunal harus dikonsepsikan sebagai konsep hak milik yang bukan hanya bersifat public tapi juga privat. DOI: 10.15408/jch.v4i2.3192