Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional - Imam Mulyana (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)
Abstract: International law has stipulated a number of mechanisms in order to resolve the dispute between the countries. International dispute settlement mechanisms are required to use peaceful means as the main approach. However, if peaceful means can not resolve a dispute, it can also be used enforcementaction by the UN Security Council, particularly if potentially threatens peace and international security. The UN Charter also regulates the role of regional organizations, including when regional organizations intend to play a role related with maintenance of international peace and security. Although in practice today of regional organizations has been actively engaged in the maintenance of international peace and security, but international regulations regarding this activity has not been clearly settle, particularly in terms of scale and responsibility mechanism. Abstrak: Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional. Hukum internasional telah mengatur sejumlah mekanisme dalam rangka menyelesaiakan sengketa yang terjadi antara negara-negara di dunia. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional diharuskan menggunakan cara-cara damai sebagai pendekatan utama. Meskipun demikian apabila cara-cara damai tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa, maka dapat pula digunakan cara-cara kekerasan oleh Dewan Keamanan PBB, terutama apabila mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga mengatur mengenai peran Organisasi Regional termasuk apabila Organisasi Regional bermaksud berperan dalam melakukan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun pada praktiknya hari ini Organisasi Regional telah aktif melakukan kegiatan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, akan tetapi ketentuan internasional mengenai aktivitas ini belum secara jelas diatur, terutama dalam hal skala dan mekanisme pertangungjawabannya. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2317