Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik dan Hukum; Analisis Kasus Prosesi Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri - Ahmad Mukri Aji (Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
Abstract:The existence of regional autonomy in addition to provide fresh air to the regions in the area of creativity development, also had a negative impact by generating a small kings in the area plenipotentiary to the territory of the region, both in terms of mastery of their natural wealth and resources local opinion. Political processions that happen to Garut Regent Aceng Fikri least caused by several factors including; not harmonious and the outbreak of the internally between Aceng Fikri as Regent and Dicky Chandra as vice regent, the discovery of cases of marital lightning conducted by Aceng Fikri with Fany Oktora, the serious attention of state officials on the case conducted by Aceng Fikri, the establishment of the Special Committee of Parliament and Garut parliament plenary session, and the breakdown of law and law and moral ethics by Aceng Fikri.Keywords: Impeachment, Regional Head, Political LawAbstrak: Adanya otonomi daerah selain memberikan angin segar bagi daerah dalam kreatifitas pembangunan daerah, juga memberikan dampak negatif dengan memunculkan raja-raja kecil di daerah yang berkuasa penuh terhadap wilayah daerah, baik dari sisi penguasaan kekayaan alam dan sumber pendapat daerah. Prosesi politik yang terjadi pada diri Bupati Garut, Aceng Fikri setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya; tidak harmonis dan pecahnya secara internal antara Aceng Fikri sebagai Bupati dan Dicky Chandra sebagai wakil bupati, terbongkarnya kasus perkawinan kilat yang dilakukan oleh Aceng Fikri dengan Fany Oktora, adanya perhatian serius dari para pejabat negara terhadap kasus yang dilakukan oleh Aceng Fikri, pembentukan Pansus DPRD dan sidang paripurna DPRD Garut, dan adanya pelanggaran hukum dan perundang-undangan serta etika moral oleh Aceng Fikri. Kata Kunci: Pemakzulan, Kepala Daerah, Politik Hukum