Harmoni Pendidikan Islam Nusantara - Saini, Mukhamat (LPPM STAI Ihyaul Ulum Gresik, 2019)
Konflik yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Nganjuk berawal dari perbedaan tentang aqidah. Misalnya, pada tahun 2017 adanya penyebab konflik antara Islam mainstream dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur bermula dari aspek teologis. Kemudian, berkembang menjadi aspek politik, ekonomi, eksklusivitas tidak ada tokoh pemersatu dari kedua belah pihak. Persoalannya adalah bagaimana mendorong agar masyarakat tetap menjadikan aksi damai sebagai opsi utama mereka dalam merespon berbagai isu konflik keagamaan yang berkembang di masyarakat. Studi ini juga memperlihatkan temuan menarik menyangkut perkembangan konflik keagamaan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk menjelaskan dan mendeskripsikan konflik keagamaan di Kabupaten Nganjuk. Kedua, untuk mendeskripsikan pengembangan pendidikan Islam Nusantara, dalam mewujudkan resolusi konflik keagamaan di Kabupaten Nganjuk. Ketiga, untuk mengevaluasi, menganalisis dan merubah arah sosial keagamaan di Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-fenomenologis. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah prosedur interview, observasi dan dokumentasi. Dengan demikian sumber data primer penelitian ini adalah: (1). Para pimpinan Ormas Keagamaan (Ketua PC Nahdlatul ‘Ulama, Ketua PC Muhammadiyah, Ketua PC HTI, Ketua PC Jama’ah Tabligh dan Ketua PC LDII Kabupaten Nganjuk); (2) Sejumlah Warga; (3). Serta sejumlah tokoh masyarakat sekitar Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini adalah pertama, Jumlah insiden kekerasan sebanyak 35,4%, didominasi oleh orang/ kelompok orang tidak dikenal. Adapun kelompok keagamaan terlihat mendominasi 10,6% insiden kekerasan keagamaan. Sisanya, pelaku kekerasan melibatkan kelompok pemuda/ perguruan pencak silat (2,6%), kelompok kemasyarakatan (2,2%), aparat keamanan (1,1%) dan kader partai politik (0,4%). Kedua, ormas Islam Kabupaten Nganjuk butuh pendampingan dalam menyatukan persepsi tentang keberadaan Islam Nusantara dan pengendalian potensi klonflik keagamaan di kota Nganjuk yang masih belum tergali dengan maksimal. Ketiga, pentingnya peran pemangku kebijakan yaitu Ormas/ pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan yang harmoni itu yang menjadi tolak ukur. Karena, harus disadari bahwa keberagamaan masyarakat Kabupaten Nganjuk itu sangat komplek dan bervariatif.