PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA GAMPONG BUENOT KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA BERDASARKAN PERMENDES PDTT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 - Halik Zulkifli Yusratul Amna (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur, 2019)
Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Rumusan masalah, Bagaimanakah Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui agar Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni penelitian hukum secara Kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder serta data lapangan yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan kepegawaian, pendapat para pakar, Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen dan wawancara dengan responden. Hasil penelitian bahwa Dasar Hukum Pembangunan gampong Buenot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 79 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya, harus ada prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai serta menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Pemberdayaan masyarakat serta alokasi dana Gampong dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong.