TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RETRIBUSI PARKIR KABUPATEN PIDIE - Rozaili, Husaini (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur, 2020)
Tinjauan hukum administrasi negara adalah pandangan secara hukum administrasi negara melihat seperti apa masalah yang dihadapi dan bagaimana hukum itu mengatasinya. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin untuk parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa manfaat retribusi parkir terhadap pedapatan daerah Kabupaten Pidie? Apa faktor pendukung dan penghambat retribusi parkir terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pidie? Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Tinjauan hukum administrasi negara dalam pengelolaan retribusi parkir Kabupaten Pidie harus adil dalam perundang-undangan dan pelaksanaannya. Pengelolaannya harus berdasarkan peraturan dan undang- undang yang berlaku untuk memberikan jaminan hukum pada wajib retribusi, dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi : pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluaan negara hanya boleh terjadi berdasar undang-undang. Pengelolaan harus efisien, dalam artian bahwa pengelolaan sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran daerah, sehingga ada keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi parkir untuk membantu jalanya perekonomian daerah. Dasar hukum pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Pidie adalah Qanun Nomor 25 Tahun 2012 tentang retribusi ditepi jalan umum. Hambatan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Pidie yakni hambatan wewenang, tugas pengelola, pelaksanaan dan kepedulian masyarakat, upaya yang dilakukan untuk mangatasi hambatan ini adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, mengawasi kegiatan perparkiran, memberikan atribut resmi kepada juru parkir, memberikan sanksi atas pelaksanaan diluar aturan, dan memberikan penyuluhan (sosialisasi) kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi parkir dan pengaturannya demi meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pidie.