IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIANDI KABUPATEN BANYUMAS: STUDI TRANSISI PASCA REGULASI YANG INKONSTITUSIONAL - Dodi Faedlulloh (Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas, 2016)
ABSTRAK Dinamika regulasi perkoperasian di Indonesia menemui pro-kontra. Pasca amar putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang memutuskan UU No. 17 Tahun 2012 inkonstitusional, maka untuk mengisi kekosongan hukum diberlakukanlah kembali UU lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Situasi ini cukup problematik, karena berlakunya kembali UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai sebagaian kalangan sudah tidak relevan dengan jatidiri koperasi dan kebutuhan hukum di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan kembali berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 ini berarti perkoperasian di Indonesia secara tidak langsung diatur oleh regulasi yang bermasalah. KUD Aris dan KPRI Sehat RSMS memilih pro dengan kembali berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 sedangkan Kopkun dan CU Cikalmas memilih untuk tetap mengkritisi regulasi tersebut. Relasi koperasi, baik yang terjadi di Kopkun, KPRI Sehat RSMS, KUD Aris dan CU Cikalmas terjalin baik. Baik relasi dengan para anggotanya, masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya partisipasi anggota dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1992 ini terbangun melalui forum forum yang diselenggarakan koperasi. Coping Mechanism yang dilakukan dalam proses implementasi ini masing-masing koperasi memanfaatkan kelonggaran untuk menterjemahkan UU No. 25 tahun 1992 dalam pelaksanaanya. Kata Kunci : Implementasi, Koperasi, Undang-Undang