TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR - Nelson Abednego Situmeang; Hufron Hufron; Erny Herlin Setyorini (Yayasan Akrab Pekanbaru, 2020)
Guna memberikan kepastian, keadilan dan tidak dibedakan dari tujuan hukum maka dilakukan penelitian terhadap pemilik kendaraaan/konsumen yang kendaran miliknya hilang dengan meminta tanggunggugat pemerintah provinsi yang menarik pajak kendaraan atau pemerintah kabupaten/kota selaku menarik retribusi parkir dan pajak parkir terkait adanya kehilangan kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan kajian normatif dengan mengelola data-data dari aturan-aturan yang berlaku serta buku dari para ahli yang banyak digunakan sebagai bahan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kebaruan apa saja yang akan bicarakan didalam penelitian ini adalah mengenai tanggunggugat pemerintah daerah terhadap kehilangan kendaraan bermotor dilahan parkir yang di kelolanya sebagaimana disebutkan didalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang memberikan penjelasan bahwa pemberian delegasi dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah memiliki konsekuensi tanggungjawab dan juga tangguggugat.