ANALISIS PENERIMAAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN - Muhammad Hi Hasan (Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis, 2019)
Abstrak Penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah di kota tidore kepulauan pada tahun 2011 rata-rata realisasi penerimaan telah melebihi target yang di tetapkan, yaitu untuk pajak daerah sebesar 152,73%, dimana realisasi terbesar adalah pajak reklame sebesar 131.94% pajak pengambilan bahan galian Gol C 124.55%, pajak restoran 112.17%, dan pajak hotel 100.10%. Sedangkan rata-rata realisasi penerimaan retribusi daerah jasa umum sebesar 100.50%, kecuali dua jenis retribusi yang realisasinya dibawah 100%, yaitu retribusi pelayanan pasar 70%, dan retribusi penggantian biaya cetak dokumen tender 20%, kontribusi terbesar penerimaan retribusi daerah adalah retribusi sertifikat kesempurnaan 290.28%, retribusi surat ukur dan pas kecil kenda. Di atas air 264.44%, retribusi penggantian biaya cetak KTP/ACS 204. 36%, retribusi penggantian biaya cetak akte 169.30%, dan retribusi pengujiaan kendadaraan bermotor 142.95%.Untuk retribusi jasa usaha rata-rata penerimaan realisasi sebesar 100.14%. Penerimaan retribusi perizinan tertentu rata-rata 100.84%, realisasi terbesarnya adalah retribusi tempat parker khusus 100.83%, retribusi jasa masuk pelabuhan 100.48% dan retribusi perizinan diantaranya adalah retrisusi izin trayet 100.57%, izin tempat usaha 3,75% dan izin mendirikan bangunan 100.83%. Berdasarkan hasil penelitian, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tahun 2012 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu pajak daerah sebesar 152.73%, dan retribusi daerah jasa umum sebesar 100.50 %, untuk retribusi daerah jasa usaha sebesar 100.14%,retribusi perizinan tertentu 100.84%, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 64%, pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi besar untuk dikembangkan adalah pajak restoran, pajak galian Gol C, retribusi pelayanan kesehatan, retribusu pemekaiyan kekayaan daerah, retribusi IMB, retribusi izin usaha perdagangan, dan retribusi sewa tanah dan bangunan.