Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang) - Wahyu Lukito (UNISSULA Semarang, 2022)
ABSTRAKKawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebutmemacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkanberlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi atau tanahlongsor, disfungsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisipendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal sebagai wujud implementasi pelestarian lingkungan hidup dalam penegakan hukum pidana khususnya terhadap kasus illegal logging. Dalam hal ini Polres Rembang berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik hambatan eksternal maupun internal dengan berbagai solusi yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan yang seimbang antara penegakan hukum dan pelestaran lingkungan hidup yang menjadi acuan keberhasilan bagi Polres Tegal di masa datang dalam menangani kasus illegal logging.Keywords: Pelestarian Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Pidana, Illegal Logging.Abstract:The forest area is an open natural resource, so the access of the community to enter it is huge. These conditions spur problems in forest management. Along with the spirit of reform of logging and wood theft activities in the forest become more widespread if it is allowed to continue continuously damage Indonesia's forests will affect the disruption of the continuity of ecosystems, the occurrence of floods, erosion or landslide, dysfunction of forests as a buffer of natural balance and from state government Indonesia suffered losses calculated from taxes and revenues that should be entered into the State treasury. Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management has included criminal provisions in Chapter XV, consisting of 23 articles as a form of implementation of environmental conservation in criminal law enforcement, especially on cases of illegal logging. In this case the Rembang Police strive to overcome the obstacles that occur both external and internal barriers with various solutions aimed at launching a balanced implementation of law enforcement and environmental conservation that become a reference for success for the future Rembang Police in handling cases of illegal logging..Keywords: Environmental Conservation, Criminal Law Enforcement, Illegal Logging.