Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang - Aluysius Sutikna; Sri Kusriyah (UNISSULA Semarang, 2018)
ABSTRAKPenelitian ini berjudul Implementasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Rembang. Tujuan penelitian ini : 1) Mendeskripsikan studi kasus tindak pidana korupsi sejak berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 studi kasus di Satreskrim Polres Rembang. 2) Menganalisis kendala–kendala yang dihadapi oleh penyidik satreskrim Polres Rembang dalam penanganan tindak pidana korupsi sejak berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 studi kasus di Polres Rembang. 3) Menganalisis solusi terhadap kendala penanganan tindak pidana korupsi di satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014.Hasil penelitian : 1) Keberadaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintahan.Kata Kunci : Implementasi, Administrasi Pemerintahan, Korupsi.ABSTRACT This research entitled Implementation of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration Against Corruption Crime Investigation Process in Polres Rembang. The purpose of this study: 1) Describe the case study of corruption since the enactment of UURI Number 30 year 2014 case study in Satreskrim Polres Rembang. 2) Analyzing the constraints faced by the investigator satreskrim Rembang Police in handling corruption since the entry into force of UURI Number 30 of 2014 case study in Polres Rembang. 3) Analyzing the solution to the constraints handling corruption crime in Satres Polres Rembang after the enactment of UURI Number 30 of 2014.Result of research: 1) The existence of Article 21 of Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration revokes the authority of the investigator in conducting an investigation in order to know whether there has been misuse of authority carried out by a suspect as a government official.Keywords: Implementation, Government Administration