Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jalan ( Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg) - Aldya Rahma Pratiwi (UNISSULA Semarang, 2020)
ABSTRAKTindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup marak di Indonesia bahkan Negara Indonesia mendapat predikat sebagai negara yang korupsinya paling besar di Asia Tenggara, inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Permasalahan yang diambil untuk penelitian ini yaitu bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg. Metode yang di gunakan untuk penelitian yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dan untuk metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pemidanaan untuk pelaku tindak pidana korupsi studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg disesuaikan dengan teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk dasar pertimbangan hakim dalam studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg, secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Jika secara yuridis maka, hakim melihat dari ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar dakwaan. Jika secara non yuridis maka hakim melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman di luar faktor yuridis.Kata Kunci :Tindak Pidana korupsi, pemidanaan, pertimbangan hakim. ABSTRACTCorruption is a form of crime that is rampant in Indonesia and even the State of Indonesia received the title as the most corrupt country in Southeast Asia, the which is the subject of this study. Problems taken for this study is how the punishment for the perpetrators of corruption and what is the basis for consideration of the judge in imposing a criminal offense to corruption in Decision No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg. The method used for this research is normative Juridical approach, the specification of the research is descriptive, to methods of collecting the data in this study using secondary data and to methods of the data analysis in this research is qualitative analysis methods. Results from this study is that the punishment for perpetrators of corruption in the case studies Decision No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg adapted to the theory of punishment items, namely the theory of absolute, relative theory and the theory of combined and facts are revealed in the trial. For the basic consideration of the judge in the case studies Decision No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg, can be broadly divided into two items, namely the Juridical and non Juridical considerations. If juridically then, judges look of the statutory provisions relied upon indictment. If non Juridical judge view of the aggravating circumstances and commute outside the Juridical factors.Keywords : corruption, criminalization, consideration of the judge.