Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Di Kabupaten Grobogan - Ariel Doni Dharmawan; Maryanto Maryanto (Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2018)
ABSTRAKKekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal musnahnya objek Hak Tanggungan karena bencana alam di Kabupaten Grobogan menjadi menarik untuk dibahas penulis, karena menimbulkan dampak bagi pihak kreditur. Dimana kreditur kehilangan objek atau benda jaminan yang sedang dibebani hak tanggungan. Dalam hal ini debitur tidak dapat disalahkan karena musnahnya objek atau benda yang dibebani hak tanggungan musnah oleh bencana alam, karena kapan terjadi dan dimana terjadinya bencana tidak dapat diduga dan diluar kekuasaan para pihak, hal ini merupakan keadaan memaksa atau overmacht/ forje majeur. Sehingga penulis merumuskan beberapa permasalahan, yang pertama adalah bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan dalam hal musnahnya objek hak tanggungan karena bencana alam, lalu permasalahan yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak tanggungan yang musnah karena bencana alam.Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (socio legal research) yang berarti mengidentifikasi suatu persoalan hukum dari sudut pandang sosial. Untuk menjawab permasalahan seputar hukum perdata terkait tentang Hak Tanggungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pertama didapatkan bahwa kekuatan sertifikat hak tanggungan hapus apabila objek hak tanggungan telah musnah oleh bencana alam walaupun hal ini merupakan keadaan yang tidak disengaja dan di luar kekuasaan para pihak. Permasalahan kedua bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan, di dapatkan melalui prosedur pemberian kredit oleh pihak kreditur/ pemegang hak tanggungan, dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga pihak kreditur dapat memperkecil resiko debitur cidera janji/ lalai/ wanprestasi. Adanya formulir syarat umum yang diberi stempel Notaris atau PPAT dibaca dan apabila disetujui oleh debitur, tanda tangan diatas materai. Kemudian, adanya prosedur penerbitan akta hak tanggungan baik itu SKMHT maupun APHT hingga pendaftaran sertifikat hak tanggungan di BPN hal ini untuk mendapatkan kekuatan hukum secara otentik dan mutlak sehingga apabila terjadi sesuatu dapat ditangani berdasarkan dasar hukum dan ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak.Kata kunci :Sertifikat Hak Tanggungan, Objek Hak Tanggungan, Bencana Alam ABSTRACTThe Legal Strength of the Certificate of Mortgage Right in the event of the disappearance of the object of Mortality Right due to natural disaster in Grobogan district becomes interesting to be discussed by the author, because it has an impact for the creditor. Where a creditor loses an object or collateral item that is being burdened with a mortgage. in this case the debtor can’tbe blamed for the disappearance of objects or objects burdened by the mortgage is destroyed by natural disasters, because when and where the occurrence of disasters can’t be expected and beyond the power of the parties, this is a state of coercion or overmacht / forjemajeur. So the authors formulate some problems, the first is how the legal power of dependent certificates in the event of loss of mortgage objects due to natural disasters, then the second problem is how the legal protection of the dependent certificate holder who destroyed by natural disasters.In writing this thesis, the author uses the approach method used in this study is sociological juridical method (socio legal research) which means identifying a legal issue from a social point of view. which is a scientific research that has a function to answer the problems surrounding civil law. In the results, the first problem can be concluded that the strength of the mortgage certificate is deleted if the object of mortgage rights has been destroyed by natural disasters even though this is an unintentional situation and outside the power of the parties. In second case, it can be concluded that the legal protection of the mortgage holders is obtained through credit lending procedure by the creditor / holder of mortgage, by implementing the prudential principle so that the creditor can minimize the risk of the default / negligent debtor. The existence of a general terms form to be readed, and stamped by Notary or PPAT and signature by the debtor. Then, the procedure of SKMHT or APHT until registration of certificate of mortgage right in BPN.Keywords: Certificate of Mortgage Right, Object of Mortgage Rights, Natural Disaster