PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INFORMASI ONLINE. (Kajian Putusan Nomor: 158/Pid.B/2017/PN Bau Bau) - ayu dian ningtias (Universitas Islam Lamongan, 2018)
Media sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu dari jejaring situs pada media sosial yang mana tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua pengguna media sosial juga bisa mengedit atau menambahkan baik itu tulisan, gambar atau video dan lain-lainnya. Kasus terkait tindak pidana melalui media online atau media massa yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penyebaran penghinaan dan pencemaran nama. Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam penegakan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 171 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika pasal 28. (2) Dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam kasus tersebut adalah dengan mengkaji kualifikasi tindak pidana, hukum pidana formil dan sanksi pidana serta fakta yang terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.