Konflik Kepentingan Pasca Recall Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik - Rahmat Rahmat; Ayatullah Hadi; Darmansyah Darmansyah (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang konflik inetrnal yang terjadi di tubuh Partai Hanura Lombok Utara pasca terjadinya Recall oleh satu anggota Anggota DPRD Lombok Utara dari Partai hanura. Metode penelitian yag digunakan dalam penelitian ini menggunakan penedkatan kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, dokumntasi dan tinajuan pustaka. Analisis data dengan menggunaka tehnik Miles dan hHuberman,yaitu, mulai pengumpulan data dilapangan, reduksi data, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Recall dipahami secara umum sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota yang lain sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Hasil penelitian menunjukan dalam kasus Recall yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap Arif Usman, salah satua anggota atau kader partai Hanura yang duduk sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Utara priode 2014-2019. Karena dipicu oleh berbagai gejolak internal partai, adanya perbedaan pandangan antara anggota yang bersangkutan dengan pengurus partai. Proses recall terhadap saudara Arif Usman mengakibatkan lambannya berbagai proses kebijakan di internal partai. kebijakan pasca Recall Arif Usman menyebabkan konflik internal secara kelembagaan di tubuh Partai Hanura Lombok Utara. Adapun dasar serta landasan mekanisme recall yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara adalah berdasarkan aturan perundangan-undangan serta berdasarkan ketentuan dalam AD/ART Partai Hanura sendiri. Terdapat dua hal penting yang menjad iimplikasi dari adanya recall terhadap anggota yang dilakukan oleh partai Hanura Kabupaten Lombok Utara, pertama terjadinya konflik internal kelembagaan partai yang berkepanjangan terkait dengan penetuan penggati dari pihak yang direcall, kedua, adalah terganggunya jalannya kebijakan di internal DPRD Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura Kabuapten Lombok Utara adalah memperbanyak upaya musyarawah untuk konsolidasikan kelembagaan partai serta memperkuat hubungan dengan aktor luar seperti partai-partai lain rekan dalam satu fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Utara.