TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 & KODE ETIK NOTARIS (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt) - Aprilianingrum, Annisa; ,, Djuwityastuti (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018)
AbstractThis article aims to determine the responsibilities of the notary in the description of unauthorized inheritance. This responsibility is reserved to the notary who issues the certificate of inheritance in order not to include all the heirs so that the letter is declared invalid. This legal search involves a kind of normative legal research that is prescriptive, with a case approach. Legal material sources are primary and secondary legal materials. Techniques of data collection with a literature review and analysis of the use case is to use the judgment. On the basis of this research it is found that the case that the author thoroughly in decision No. 85 / Pdt.G / 2013 / PN.Klt is a violation of the notary when issuing an unauthorized inheritance certificate, because it is not all Heirs of the testator and in the judgment according to the author of the penalty for payment of a fine not in accordance with the provisions of Law No. 30 Year 2004 in respect of the notary juncto Law No. 2 year 2014. The case examined in this work is a violation against Article 16 (1) letter a, so that the sanctions should be based on Article 85 of Law No. 30 Year 2004 in conjunction with Law No. 2 Year 2014.Keywords: responsibility; notary; inheritance certificate.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Notaris atas keterangan waris yang tidak sah. Tanggungjawab ini dikhususkan untuk Notaris yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris tidak memasukkan seluruh ahli warisnya, sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis kasus yang digunakan adalah dengan menggunakan putusan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa kasus yang penulis teliti di dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt ini terjadi pelanggaran yaitu Notaris dalam mengeluarkan surat keterangan waris yang tidak sah karena tidak memasukkan seluruh ahli waris dari pewaris dan dalam putusan tersebut menurut penulis hukuman untuk membayar sejumlah denda tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kasus yang diteliti dalam skripsi ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal Pasal 16 ayat (1) huruf a, sehingga seharusnya sanksi yang digunakan adalah berdasarkan pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.Kata kunci : tanggungjawab; notaris; surat keterangan waris.