Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak diluar Pernikahan - hari widiyanto (Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, 2020)
Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten purworejo No. 0028/Pdt.P/2018/pa.Pwr dalam memutuskan perkara asal – usul anak di luar pernikahan, kita tahu bahwa produk hukum Islam di Indonesia yaitu fikih, perundang-undangan dan fatwa, studi terhadap putusan pengadilan selama ini relatif lebih sedikit dilakukan. Padahal peradilan melalui putusan hakim di pengadilan merupakan proses konkritisasi ide-ide hukum abstrak yang tertuang dalam perundang-undangan. Putusan hakim, termasuk hakim Pengadilan Agama, menempati posisi strategis karena terkait langsung dengan aktualisasi hukum Islam dalam masyarakat melalui lembaga formal (peradilan). Fokus kajian ini adalah menganalisis putusan hakim pengadilan agama kabupaten purworejo dalam memutuskan perkara asal-usul anak diluar pernikahan. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan:Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. meliputi: hak untuk mendapatkan status hukum anak; pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai; permasalahan mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan perlu mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinanannya masih dipersengketakan; Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Abstrack This study examines the consideration of purworejo district religious court judge No. 0028 / Pdt.P / 2018 / pa.Pwr In deciding the case of the origin of children outside of marriage, we know that the Islamic legal products in Indonesia, namely fiqh, laws and fatwas, studies on court decisions so far have been relatively less carried out. Whereas the judiciary through the decision of a judge in court is a process of concretizing abstract legal ideas contained in the legislation. Judges' decisions, including Religious Court judges, occupy a strategic position because they are directly related to the actualization of Islamic law in society through formal institutions (the judiciary). The focus of this study is to analyze the decision of purworejo district religious court judge in deciding the case for the origin of children outside of marriage. The results of this study are considerations: Judges of the Purworejo District Religious Court No. 0028 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwr. include: the right to obtain a child's legal status; marriage registration is not a factor that determines the validity of marriage and marriage registration is an administrative obligation required by statutory regulations. The factors that determine the validity of the marriage are the conditions determined by the religion of each pair of bride and groom; issues regarding children born out of wedlock need to get legal protection and fair legal certainty regarding the status of a child born and the rights that are there to him, including to children born even though the validity of the marriage is still disputed; Article 43 paragraph (1) of Law No. 1/1974 must read: