Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi (Studi Di Provinsi Sumatera Barat) - Sumarsyah, Wilda; Jendrius, Jendrius; Putera, Roni Ekha (FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING, 2021)
Implementasi kebijakan adalah metode agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi peralihan dalam pengelolaan yang berhubungan dengan bidang pendidikan menengah. UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa kewenangan pengelolaan Pendidikan menengah atas yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Berdasarkan data dilapangan, menunjukkan indikasi belum optimalnya implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat. Tujuan penelitian untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelotian deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan survei. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori Edward C III bahwa implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berhubungan positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi di Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga secara parsial ditemukan bahwa variabel-variabel tersebut berhubungan positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di provinsi Sumatera Barat