Policy options to integrate HIV services into Social Health Insurance (JKN) in Indonesia - Mardiati Nadjib; Purwa Kurnia Sucahya; Mondastri Korib; Ratih Oktarina; Pujiyanto Pujiyanto; Amila Megraini; Hendri Hartati; Pandu Harimurti (Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019)
Latar belakang: Setelah sekian tahun bergantung pada sumber pendaaan luar negeri, pembiayaan Program HIV AIDS di Indonesia diharapkan menggunakan sumber pendanaan dalam negeri. Skema Jaminan Kesehatan Semesta atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai tahun 2014 menanggung pengobatan termasuk infeksi oportunistik. Pertanyaan penelitian apakah paket manfaatnya dapat mencakup intervensi kesehatan masyarakat seperti HIV tanpa menghambat penyediaan pelayanan? Implementasi untuk Program HIV yang selama ini disubsidi Pemerintah memerlukan kehati-hatian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis skenario terkait biaya dan utilisasi pada pelayanan HIV guna mendukung kebijakan yang potensial untuk mengintegrasikan intervensi HIV ke dalam paket manfaat JKN. Metode: Penelitian ini menganalisis paket manfaat dan mekanisme pembiayaan terkait pelayanan HIV, keanggotaan JKN, target populasi kunci, serta estimasi premi untuk pelayanan HIV hingga tahun 2019. Studi observasional ini menghasilkan data biaya dan utilisasi dari tingkat nasional dan daerah sebagai data dasar. Peneliti membangun model dan menganalisis skenario proyeksi biaya dan utilisasi dari beragam program aktivitas HIV serta konsekuensinya. Hasil: Skenario dikembangkan berdasarkan kelengkapan paket manfaat dan komponen mana yang bisa dijamin dalam JKN.Pelayanan yang terkait HIV saat ini sebagian besar dijamin oleh pemerintah mulai dari Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) hingga pengobatan Infeksi Oportunistik. Pengobatan dan perawatan kemungkinan dapat dijamin oleh JKN, dengan bantuan pemerintah untuk pencegahan dan pelayanan ART. Kesimpulan: Skenario dengan paket manfaat dasar akan membutuhkan biaya medis yang rasional per pasien per bulan, tergantung pada kelengkapan paket manfaat. Sebuah peta jalan yang jelas perlu disusun untuk memastikan seluruh pelayanan terjangkau dan berkualitas baik. Kata kunci: Jaminan kesehatan semesta, pelayanan HIV, dan Opsi Kebijakan Abstract Background: HIV and AIDS program in Indonesia is planned to be financed by domestic sources after depending on external sources for many years. Indonesia has started its Social Health Insurance scheme so called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program in 2014, that covers HIV treatment including opportunistic infection. Research question is whether JKN could expand its benefit package to public health interventions without hampering service provision. Converting HIV program that has been subsidizied by the Government needs careful considerations. The study aimed to assess scenarios on cost and utilization to support decision on integration of HIV interventions into the JKN benefit package. Methods: The study assessed the current coverage and funding mechanisms for HIV-related services, JKN membership, key target populations, and estimated premium for HIV services up to 2019. We captured cost and utilization from national and subnational levels as the baseline through an observational study. Researchers developed model and scenarios on the projection of cost and utilization of various HIV program activities and its consequences. Results: We developed scnearios based on benefit covered by JKN. current services mostly covered by government. The Care and treatment could be possibly covered by the JKN, with support from government for prevention and ART. Conclusion: The scenarios show that provision of HIV services within the basic benefits package of JKN would require a reasonable cost per member per month, depending on the comprehensiveness of the benefit. A clear roadmap should be developed to ensure all services provided are affordable and in good quality. Keywords: Universal Health Coverage, HIV AIDS, Policy Option