KLAUSUL KUASA MUTLAK DALAM AKTA JUAL BELI TANAH DI KOTA PALOPO - Ashar Sinilele (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2020)
AbstractBased on the provisions of Article 1813 of the Civil Code which states that the granting of power ends with the withdrawal of the power of attorney, if it is associated with the clause granting the power of attorney in a binding purchase agreement which is an absolute power or that can’t be revoked, then it is clear that the clause is contrary to existing laws. This is also explained in Article 1814 of the Civil Code regarding the existence of the right of the grantor to withdraw his power of attorney if desired. Thus the absolute power clause is a deviation from the law. Based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982, it is also clear that this violates regulations which are still in force. That absolute clausal agreements as applied a lot is a form of contradiction in the law so that it should need to be revised. For data collection this research was carried out at the Palopo City Notary Office regarding the land purchase agreement as regulated in the Civil Code.Keywords: Deed, Buy and Sell, Absolute Power of Attorney.AbstrakBerdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa, jika dikaitkan dengan klausul pemberian kuasa pada perjanjian pengikatan jual beli yang merupakan kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, maka jelas bahwa klausul tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 1814 KUH-Perdata tentang adanya hak dari pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala dikehendaki. Dengan demikian klausul kuasa mutlak merupakan penyimpangan dari undang-undang. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, jelas juga hal tersebut melanggar peraturan yang sampai saat ini masih berlaku. Bahwa perjanjian clausul mutlak sebagaimana banyak diterapkan merupakan suatu bentuk pertantangan di dalam undang-undang sehingga hal tersebut seharusnya perlu mendapat revisi. Untuk pengambilan data penelitian ini dilakukan di kantor Notaris Kota Palopo yang berkenaan tentang perjanjian jual-beli tanah sebagaimana yang diatur dalam KUH-Perdata.Kata Kunci : Akta, Jual Beli, Kuasa Mutlak.