GANTI KERUGIAN PEMBEBASAN TANAH MILIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM - Basirah Mustarin (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2020)
AbstractRoad construction projects for public use, usually involve many locations of land owned by communities with ownership rights. The construction of public facilities made by the government prior to construction must carry out the stages of land acquisition as contained in Law No. 2 of 2012 concerning land acquisition for development in the public interest. The research method used is normative research by using the statutory approach and concept analysis approach. The results showed that the city government provided compensation for the location of land that would be affected by the construction of public facilities. The mechanism of land acquisition or land acquisition in the city is carried out by providing compensation to the value of the land price that will be released in an appropriate and fair manner based on article 9 paragraph (2) of Law Number 2 of 2012. Land issues so far are very relevant to be studied together and considered in depth in relation to policies in the field of land because at the level of policy implementation that has been shown so far has neglected the structural aspects of land tenure, which in turn caused various disputes. Keywords: Compensation, Land Acquisition, Property Rights, Public Interest.AbstrakProyek pembuatan jalan untuk kepentingan umum, biasanya melibatkan banyak lokasi tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berstatus hak milik. Pembuatan sarana umum yang dibuat oleh pemerintah tersebut sebelum dibangun harus melakukan tahapan pembebasan lahan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota memberikan ganti kerugian atas lokasi tanah yang akan terkena pembuatan sarana umum tersebut. Mekanisme pembebasan tanah atau pengadaan tanah di kota dilakukan dengan memberikan ganti kerugian terhadap nilai harga tanah yang akan dibebaskan secara sesuai dan adil berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Persoalan tanah selama ini sangat relevan dan dipertimbangkan secara mendalam dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan karena ditingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam sengketa.Kata Kunci : Ganti Kerugian, Hak Milik, Kepentingan Umum, Pembebasan Tanah.