PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KOTA MAKASSAR - Ashar Sinilele (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2019)
AbstractLaw Copyright No. 19 of 2002 put copyright infringement as an ordinary offense no longer an offense. So that peraktis includes crime offenses. In the Copyright Act there are additional minimum and maximum criminal provisions, which are intended to counteract copyright infringement. The creator or heir has the right to sue the copyright holder to be included in his creation. A work must not be changed even though the copyright has been handed over to another party, except with the consent of his heirs in terms of creation has died. The provisions as referred to in paragraph (2) also apply to changes in the title and subhead of the creation, inclusion and alteration of the name or pseudonym of the creator.Keywords: Legal Protection, Intellectual Property RightsAbstrakUndang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan. Sehingga peraktis termasuk delik-delik kejahatan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut terdapat penambahan ketentuan pidana minimal dan maksimal, yang dimaksudkan untuk menangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal penciptaan telah meninggal dunia. Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual