TATA CARA PKP PEMUNGUT MELAKUKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM TRANSAKSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN - Dusa Sumartaya (Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP UNPAS, 2019)
Aktivitas usaha BUMN memegang peranan penting bagi negara, baik dalam pelayanan masyarakat maupun dalam efektifitas penerimaan negara, berupa penerimaan pajak maupun bukan pajak.PT XX (Persero) Kantor Pusat adalah salah satu BUMN yang melayani angkutan darat di Indonesia yang berperan besar dalam efektifitas penerimaan negara dimaksud. Kegiatan Kantor Pusat PT XX (Persero) adalah khusus mengelola assets perusahaan yang sifatnya non operasional, baik berupa bangunan maupun non bangunan yang dikerjasamakan dengan fihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT XX (Persero) Kantor Pusat dalam mengelola asset perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan no. 136/PMK.03/2012tentang Penunjukkan BUMN untuk Memungut, Menyetor dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya Dalam penelitian dilakukan studi lapangan , dimana dilakukan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alami sesuai dengan keadaan nyata. Penelitian kualitatif ini akan mendapatkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktivitas pelaku, di lokasi yang merupakan subyek penelitian Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT XX (Persero) Kantor Pusat selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pemungut telah melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dengan mengacu kepada beberapa peraturan yang mengatur tentang BUMN dan peraturan yang berkaitan dengan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa PT XX (Persero) Kantor Pusat telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan no. 136/PMK.03/2012