PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN STATUS DESA DAN KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HINTERLAND DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU - Frans Dione Dione (Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, 2018)
ABSTRAKFenomena yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat pedalaman di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman; (2) mengetahui pengaruh kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman; (3) mengetahui pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa dan kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman; (4) memperoleh konsep baru dari pembahasan tentang pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman; (5) memperoleh konsep baru dari pengaruh kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif; dengan sampel sebanyak 220 responden diambil dari populasi sebanyak 1.574 orang dengan menggunakan ukuran sampel SEM; Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara dan teknik observasi; analisis data menggunakan analisis SEM dan analisis regresi. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Jumlah pengaruh implementasi kebijakanperubahan status desa terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman mencapai 0,65, ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks Implementasi. Besarnya pengaruh kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman mencapai 0,54, ditentukan oleh kepribadian, peran, organisasi, tugas, nilai, dan latar belakang. Oleh karena itu, pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa dan kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman. Konsep baru yang muncul dari pembahasan pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman adalah konsep baru I tentang konteks implementasi kebijakan dasar pemerintahan. Konsep baru yang muncul dari pembahasan pengaruh kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat pedalaman adalah konsep baru II tentang pengaturan perilaku kepemimpinan birokrasi. Kata kunci: implementasi kebijakan, kepemimpinan lurah, pemberdayaan masyarakat