PENGARUH FAKTOR-FAKTOR TEKNIS DAN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGEMBANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA (Studi Pada OPD Kota Pekanbaru) - gusmarila eka putri (Universitas Lancang Kuning, 2019)
Berdasarkan instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah diperbaiki dengan Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Tahun 2006 pemerintah mengeluarkan peraturan lain yang mendukung implementasi sistem pengukuran kinerja di Indonesia, yakni PP RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya ada PERMENPAN RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP. Dikeluarkannya PP RI Nomor 8 Tahun 2006 dan PERMENPAN RB Nomor 29 tahun 2010 menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap perbaikan kinerja organisasi pemerintah dan mendorong dibangunnya sistem manajemen organisasi pemerintah yang berbasis kinerja (performance-based management) di Indonesia Namun faktanya, kemampuan sistem pengukuran kinerja untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) masih sering diperdebatkan atau dipertanyakan. Situasi ini cukup masuk akal karena beberapa hasil penelitian memang masih menunjukkan adanya masalah dalam implementasi sistem pengukuran kinerja. Permasalahan muncul pada tahap pengembangan sistem pengukuran kinerja maupun pada tahap penggunaan hasil dari implementasi sistem pengukuran kinerja Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja pada OPD Kota Pekanbaru. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor teknis dan organisasional. Faktor teknis meliputi keterbatasan sistem informasi, dan faktor organisasional meliputi komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, serta budaya organisasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey dengan mendistribusikan kuesioner kepada pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang terlibat dan bertanggungjawab dalam pembuatan Renstra dan Lakip pada OPD Kota Pekanbaru. Dengan metode purposive sampling, kemudian dilakukan analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sistem informasi tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja, komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, dan budaya organisasi terbukti berpengaruh positif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja.