Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional - Sudantra, I Ketut (Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia, 2018)
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi dan strategi pemberdayaan peradilan adat dalam sistem hukum di Indonesia. Secara konseptual, peradilan adat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sistem peradilan yang hidup dan dipraktikkan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Secara konstitusional, eksistensi peradilan adat diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dalam level peraturan perundang-undnagan di bawah Undang-undang Dasar, eksistensi peradilan adat tidak mendapat pengakuan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan dampak melemahnya posisi peradilan adat pada sebagian masyarakat adat ditandai oleh sikap dan perilaku masyarakat yang mulai enggan menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat. Di beberapa tempat, dewasa ini sudah tidak bisa ditemukan lagi adanya peradilan adat. Apabila kondisi ini dibiarkan berlangsung terus maka akan mengancam eksitensi kesatuan masyarakat hukum adat, sebab tanpa adanya pranata peradilan adat yang berfungsi menegakkan norma-norma hukum adat, suatu kesatuan masyarakat hukum adat akan kehilangan eksistensinya sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, peradilan adat sangat penting dan mendesak direvitalisasi, dalam arti diberdayakan agar dapat berfungsi kembali sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya di lingkungan kesatuankesatuan masyarakat hukum adat.. Revitalisasi peradilan adat dapat dilakukan melalui strategi pembenahan seluruh komponen sistem hukumnya, baik substansi hukum, struktur hukum, dan buidaya hukumnya. This paper aims to explain the urgency and strategy of empowering customary justice in the legal system in Indonesia. Conceptually, the customary judiciary referred to in this paper is a living justice system that is practiced in customary law communities. Constitutionally, the existence of customary courts is recognized based on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but at the level of statutory regulations under the Constitution, the existence of adat justice does not receive adequate recognition. This condition has the effect of weakening the position of customary justice in some indigenous communities marked by the attitudes and behavior of people who are reluctant to settle their cases through adat justice. In some places, there is no longer any traditional justice. If this condition is allowed to continue, it will threaten the existence of the customary community, because without customary judicial institutions that function to uphold customary law norms, a customary community community will lose its existence as a living customary community. Therefore, customary justice is very important and urgent to be revitalized, in the sense that it is empowered so that it can function again as an alternative case settlement, especially in the environment of customary law community units. Revitalization of customary justice can be done through a strategy of revamping all components of the legal system, both in substance the law, the legal structure and the legal nature.