ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara) - Fery Darmansyah Siregar (Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara, 2020)
Abstract Motorized vehicles are all two or more wheeled vehicles along with their tows that are used in all types of road and driven by technical equipment in the form of motors or other equipment that function to convert a certain energy resource into a motorized motor vehicle concerned, including heavy equipment and large moving tools. The legal basis for collecting motor vehicle tax in Indonesia, namely in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been realized in the form of a tax law with a position, both as a substitute or as amending the tax law. Keywords: Criminal Sanctions, Taxes, Motorized Vehicles. Abstrak Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Dasar hukum tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia yaitu dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang pajak dengan kedudukan, baik sebagai mengganti maupun sebagai mengubah Undang-Undang pajak. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pajak, Kendaraan Bermotor.