Efektivitas Penilaian Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tengah - Riza Hasan (Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, 2019)
Abstrak— Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya dapat diketahui dari hasil penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada instansi pemerintah berkaitan dengan aktivitas penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Masalah ini membuat penulis menjadi tertarik untuk mengambil topik mengenai Efektivitas Penilaian Kinerja di Kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif field research dengan pendekatan teorisasi induktif. Fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai efektivitas penilaian kinerja di BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penilaian kinerja dan faktor penghambat penilaian kinerja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi, dokumenter dan wawancara. Kemudian, untuk metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif. Dari hasil penelitian dan analisis data, menunjukkan penilaian kinerja di Kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah tidak efektif karena sistem penilaian kinerja yang saat ini digunakan tidak sepenuhnya terintegrasi dengan standar kinerja dan indikator kinerja. Faktor penghambat dalam penilaian kinerja tersebut, antara lain: (1) BKPSDM tidak memiliki dokumen analisis jabatan, (2) Penempatan PNS dalam suatu jabatan tidak sepenuhnya memperhatikan pertimbangan antara kebutuhan suatu jabatan dengan kesesuaian latar belakang pendidikan atau kompetensi PNS yang menduduki suatu jabatan, (3) rendahanya controlling atasan kepada bawahannya dalam memberikan penilaian prilaku kerja bawahannya, hal ini menimbulkan penilaian kinerja yang tidak bersifat objektif. Kata kunci: efektivitas penilaian kinerja, sasaran kerja pegawai, prilaku kerja, pegawai negeri sipil.Abstract— Bureaucratic reform is an effort to realize good governance. Good governance can be identified in the performance evaluation of the civil servants. Thus, the writer is encouraged conduct a study under the title of “Effectiveness of Performance Appraisal at BKPSDM Office of Aceh Tengah.” The findings are expected to contribute to government agencies in term of civil servant’s performance appraisal. This qualitative study employed a descriptive field research method with an inductive theoretical approach. The study focused on the effectiveness of performance appraisal at BKPSDM Office of Aceh Tengah. This study aims to describe and analyse the effectiveness of performance appraisal and inhibiting factors of the performance evaluation. The data were collected through literature study, observation, documentaries and interviews. Then, the data were analysed using the interactive analysis method. The findings indicate that the performance evaluation at the BKPSDM Office Aceh Tengah has not been effective. The performance appraisal system currently used is not fully integrated with performance standards and performance indicators. Inhibiting factors in the performance appraisal include (1) missing job analysis document, (2) Mismatch between the needs of an office and educational background or competence of civil servants occupying a position, (3) lack of top-down leadership control from supervisors to the subordinates in providing an in assessing work behaviour of the subordinates. This results in unobjective performance assessments. Keywords: effectiveness of performance appraisal, employee work goals, work behaviour, civil servants.