ANALYSIS OF MINING AREAS COMMODITIES MINE ROCK TYPES BASED ON GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AT TALANG KELAPA AND RAMBUTAN DISTRICT BANYUASIN REGENCY - yoan desianda (Politeknik Akamigas Palembang, 2016)
Kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Banyuasin termasuk dalam kelompok golongan komoditas tambang batuan meliputi bahan galian Tanah Urug, Tanah Liat. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam suatu wilayah merupakan syarat utama untuk penerbitan perizinan. Penetapan WPR oleh pemerintah untuk Kabupaten Banyuasin khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan Umumnya belum ada sampai saat ini, otomatis perizinan pertambangan golongan batuan tidak dapat diterbitkan, sehingga dipandang perlu dilakukan penelitian. Jenis Metode penelitian deskriptif, berdasarkan fakta yang nampak, juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif wilayah pertambangan rakyat. Pemakaian data spasial berguna untuk menggambarkan wilayah pertambangan. Sampel penelitian 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu Talang Kelapa dan Rambutan. Teknik pengambilan data melalui observasi lapangan, interview dan dokumentasi. Teknik analisis data spasial secara analisis Buffer untuk kewilayahan dan analisis Skalogram untuk melihat pengaruh perkembangan wilayah dari adanya kegiatan penambangan. Data disajikan dalam bentuk tabel, narasi dan peta untuk interpretasi data. Hasil penelitian, banyak penambangan rakyat ilegal seperti di Kecamatan Talang Kelapa 8 Ha berizin dan 128,67 Ha ilegal, Kecamatan Rambutan 27,21 Ha berizin dan 317,22 Ha ilegal, lahan bekas tambang tidak di reklamasi, dekat pemukiman dan usaha lain, pertambangan rakyat tidak diakomodir pada peta pola ruang RTRW Kabupaten, lemahnya pengawasan dari aparatur pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SIG penting untuk identifikasi, inventarisir wilayah pertambangan, mempermudah analisis. Kecamatan Talang Kelapa sulit untuk dilakukan pengembangan wilayah, di Kecamatan Rambutan relatif banyak wilayah potensial, yaitu 9 (sembilan) blok dengan luas 211,91 Ha. dengan nilai keekonomian yang akan diperoleh pemerintah Rp. 83.395.834.661,85,-. Disarankan seyogyanya dilakukan revisi RTRW dengan melihat kondisi eksisting dan aturan yang berlaku, peningkatan sumberdaya aparatur terkait pengawasan, pengendalian, penertiban usaha tambang, gunakan SIG serta dibuat program reklamasi untuk meminimalkan lahan kritis.