KONSTRUKSI MAKNA IZIN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN VERSUS KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG / MEANING CONSTRUCTION OF LICENSE AS THE CONTROL INSTRUMENT VERSUS THE EASE INVESTMENT POLICY IN LAMPUNG PROVINCE - NFN FATHONI; S TISNANTA (Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun, 2018)
Izin merupakan instrumen yang paling sering digunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu fungsi izin adalah sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan pemerintah bagi masyarakat, termasuk dunia usaha. Isu paling penting bagi dunia adalah kemudahan perizinan usaha, termasuk dalam hal investasi dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah. Semakin mudah prosedur perizinan, maka persepsi investor terhadap iklim investasi semakin baik, namun secara teori, maka fungsi pengendalian izin akan semakin longgar. Penelitian ini hendak membahas tentang paradoksal antara penyederhanaan perizinan yang berlangsung di Provinsi Lampung dengan semakin longgarnya fungsi pengawasan izin. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibedah dengan menggunakan metodologi penelitian hukum yang bercorak normologis, sehingga hukum dipahami sebagai seperangkat norma peraturan tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perizinan investasi sebagai bahan hukum. Hasil penelitian akan diupayakan untuk mengonstruksi pemaknaan penyederhanaan izin yang tidak menghilangkan fungsinya sebagai instrumen pengendalian. Penyederhanaan perizinan dimaknai sebagai pemangkasan rantai birokrasi, bukan pengurangan fungsi izin sebagai instrumen pengendalian.License is the instrument which is the most often used by the government in the administration. One of the functions of the permit is as an instrumen of control and supervision of the government for the community, including the business world. The most important issue for the world is the ease of business licensing, including in terms of investment with the implementation of one-stop service (PTSP) in the region. The easier the licensing procedure, the investor perceptions of the investment climate the better, but in theory, the permission control function will be looser. This research is about to discuss about the paradox between simplification of licensing which take place in Lampung Province with increasingly control function of permit supervision. The discussion in this study will be dissected by using legal research methodology that is patterned norm, so that law is understood as a set of norms of written regulation. The approach used is the approach of legislation applicable in the field of investment licensing as legal material. The results of the research will be attempted to construct the meaning of simplification of license which does not eliminate its function as control instrument. The simplification of licensing is interpreted as the cutting of the bureaucratic chain, not the reduction of the function of the license as a control instrument.