Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters’ Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections] - Joko Riskiyono (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2019)
The implementation of regional elections and simultaneous general elections marks the momentum of voters’ agency through democratic political education carried out in a direct, public, free and confidential manner. For this reason, public participation needs to be strengthened as stakeholders and agents of the general elections in charge of monitoring and overseeing legislative candidates and executive leadership candidates. The study was conducted to see whether the implementation of regional elections and simultaneous general elections has resulted in the promotion of voters’ agency through education in politics and democracy and public participation as stakeholders of general elections in overseeing regional elections and simultaneous general elections. Thus, the public will play a bigger role than merely complementary agents – through participation and oversight – in the festival of democracy. They will enabled to contribute to successful organization of honest, fair and reliable general elections.AbstrakPenyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serentak merupakan momentum kedaulatan rakyat melalui pendidikan politik secara demokratis yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Untuk itu diperlukan penguatan dalam pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dan pemegang kedaulatan. Salah satunya dengan menempatkan pemilih sebagai subyek yang berkuasa mengawasi dan mengontrol calon anggota legislatif dan calon pemimpin eksekutif. Kajian ini untuk melihat apakah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum telah menjadikan rakyat berdaulat sebagai sarana pendidikan politik berdemokrasi dan bagaimana pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serentak. Dengan demikian, masyarakat akan mempunyai peran yang lebih besar melalui partisipasi dan pengawasan daripada sekedar pelengkap kontestasi. Masyarakat akan mampu berkonstribusi pada keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum secara jujur, adil, dan terpercaya.