HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN SECARA BEBAS MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 DAN MAQHASID AL-SYARIAH - Nur Cholis Majid (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)
Mengemukakan pemikiran secara bebas atau pendapat secara bebas pada publik adalah manifesto negara demokrasi pada nilai bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara. Seseorang warga negara yang menyampaikan pemikirannya secara bebas serta pendapatnya secara bebas dilaksanaan secaratertib. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mengetahui kebebasan berfikir dan berpendapat menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Maqhasid Al-Syariah, serta mengkaji tentang konstruksi kebebasan berfikir dan berpendapat dalam konteks ketatanegaraan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa kebebasan untuk berfikir dan berpendapat ialah dua hal yang saling terkait seperti suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan masing-masing mempunyai bagian yang penting. Sebab, berpikir adalah kerja otak untuk menganalisis suatu kajian, dan mempolakan suatu yang abstrak sedangkan berpendapat adalah proses mengkongkritkan ide itu dengan media tulisan atau lisan. Jadi menurut Maqosid Syariah kebebasan berpikir dan berpendapat adalah salah satu manfaatnya sebuah akal. Akal dapat menjadi manusia menjadi makhluk yang benar benar mulia disisi tuhan atau sebaliknya. Oleh karena itu, manusia dituntut menggunakan pikirannya dengan baik dan bertanggungjawab