Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMK Daarut Tauhiid Boarding School Bandung - Suhendar, Waway Qodratulloh (Universitas Negeri Yogyakarta, 2021)
Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMK DTBS Bandung. Permasalahan utama dalam artikel ini adalah apa kebijakan kepala sekolah dan bagaimana kepala sekolah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menujukan ada 3 (tiga) kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru, yakni (1) Guru wajib mengumpulkan dokumen pembelajaran; (2) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dan (3) sertifikasi keahlian untuk guru produktif. Ketiga kebijakan tersebut diimplementasikan melalui (1) pemberian reward and punishment, (2) pengawasan kinerja guru secara ketat, (3) komunikasi terbuka dengan guru, (4) pemberdayaan MGMP, (5) kunjungan rutin ke kelas, (6) melengkapi sarana prasarana, (7) penyusunan kurikulum khas SMK DTBS, (8) penyelenggaraan pelatihan, (9) membangun kerjasama dengan pihak luar, (10) menghilangkan remedial test, (11) melakukan koordinasi berjenjang, (12) pembiayaan secara penuh oleh sekolah, serta (13) pembuatan surat perjanjian.This article aims to see the implementation of the headmaster policy to improve the teacher performance in SMK DTBS Bandung. The main focus in the article are what the headmaster policy and how the headmaster implements the policy. The research method used is qualitative. The result showed the headmaster issued 3 (three) policies in improving teacher performance, which is (1) Teachers are obliged to collect learning documents; (2) Improve the quality of the learning process, and (3) Certification for teachers. The three policies are implemented by (1) reward and punishment, (2) teacher performance supervision, (3) communication, (4) empowerment of MGMP, (5) class visits, (6) completing the infrastructure, (7) preparation of a typical school curriculum, (8) training arrangements, (9) cooperation with other parties, (10) omitting the remedial test, (11) coordination patterns, (12) full financing by schools, and (13) agreement letter