Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 - Ni Made Kitty Putri Suari; Ni Putu Niti Suari Giri (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2021)
ABSTRAK Tujuan dari studi ini yakni untuk dapat meninjau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan mengetahui potensi maladministrasi yang terjadi dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan terdapat beberapa potensi maladministrasi dalam pemberlakuan program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, yaitu (1) jumlah desa yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyalur informasi yang cukup masih banyak, (2) belum adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, dan (3) tidak adanya kewenangan pemerintah desa dalam penentuan besaran atau bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Kata Kunci: Maladministrasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa ABSTRACT The purpose of this study is to be able to review the Bantuan Langsung Tunai Dana Desa from the perspective of State Administration Law and to find out the potential maladministration that occurs in the Bantuan Langsung Tunai Dana Desa policy. This study uses a normative juridical research method by examining library materials and using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that there are several potential for maladministration in the implementation of the Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa program, namely (1) the number of villages that do not yet have sufficient Information and Documentation Management Officers (PPIDs) as information channels, (2) it is clear about the distribution of Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, and (3) there is no authority from the village government in determining the amount or form of assistance according to village needs. Keywords: Maladministration, Direct Cash Assistance, Village Fund